Tri Tito Karnavian Tegaskan Posyandu Kini Layani Enam Bidang SPM

TERNATE – Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui keberadaan Posyandu yang selama ini telah menjadi salah satu garda terdepan pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Tri Tito Karnavian saat mengunjungi Posyandu Tike Laha di Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (2/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Tri didampingi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara, Rusni Sarbin. Kehadiran rombongan disambut para kader Posyandu dan masyarakat setempat yang mengikuti kegiatan pelayanan.

Tri menjelaskan, perubahan peran Posyandu merupakan konsekuensi dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Melalui kebijakan tersebut, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi diarahkan menjadi wadah pelayanan dasar masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal.

“Sekarang Posyandu menjadi enam SPM. Tadinya Posyandu hanya melayani satu bidang, yaitu kesehatan,” ujar Tri di hadapan para kader Posyandu.

Enam bidang pelayanan dasar tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta sosial.

Menurut Tri, transformasi tersebut menempatkan Posyandu pada posisi yang semakin strategis karena keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat. Dengan peran baru tersebut, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan dasar.

Para kader Posyandu, lanjut Tri, memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kedekatan kader dengan warga memungkinkan berbagai persoalan dapat diketahui sejak dini dan selanjutnya dikoordinasikan kepada perangkat daerah atau instansi terkait untuk mendapatkan penanganan.

Ia mencontohkan persoalan sanitasi dan ketersediaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) yang belum layak sebagai salah satu persoalan yang dapat diidentifikasi melalui Posyandu. Selain itu, persoalan terkait kebutuhan bantuan sosial, akses pendidikan, kondisi perumahan, hingga pelayanan dasar lainnya juga dapat didata melalui keberadaan Posyandu.

“Posyandu tidak hanya melakukan pelayanan satu bidang saja,” tegasnya.

Tri meminta para kader Posyandu untuk tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan pelayanan, tetapi juga aktif melakukan pendataan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurutnya, data yang diperoleh dari masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah dapat memberikan respons dan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan warga.

Data tersebut selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar setiap persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

“Pelayanan ini tidak akan berjalan baik kalau apa yang menjadi masalah tidak mendapatkan solusi,” kata Tri.

Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi Posyandu Enam SPM membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Posyandu tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, Tim Penggerak PKK, serta seluruh elemen masyarakat.

Kolaborasi tersebut, menurut Tri, menjadi kunci agar persoalan masyarakat yang ditemukan di tingkat akar rumput tidak berhenti pada proses pendataan, tetapi benar-benar mendapatkan tindak lanjut dan solusi dari instansi yang memiliki kewenangan.

Dalam kunjungan tersebut, Tri Tito Karnavian bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda turut menyerahkan vitamin kepada balita dan bantuan paket sembako kepada sejumlah warga.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan kesehatan dan sosial masyarakat serta penguatan peran Posyandu sebagai pusat pelayanan yang dekat dengan warga.

Tri mengatakan kunjungannya ke Kota Ternate juga menjadi bagian dari upaya mendorong implementasi transformasi Posyandu secara nyata hingga ke tingkat daerah.

Ia berharap transformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan enam bidang SPM dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara.

Dengan keberadaan Posyandu yang menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan, berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat diidentifikasi lebih cepat dan dihubungkan dengan perangkat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan solusi.

Di akhir kunjungannya, Tri memberikan apresiasi kepada para kader Posyandu yang selama ini telah menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan transformasi Posyandu agar keberadaannya semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Transformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan enam bidang SPM, menurutnya, merupakan langkah penting dalam memperkuat pelayanan dasar sekaligus memastikan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan pemerintah secara lebih mudah, dekat, dan terintegrasi.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi berkembang menjadi pusat informasi, pendataan, koordinasi, dan penghubung berbagai kebutuhan dasar masyarakat dengan pemerintah.

“Posyandu yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan pemerintah yang benar-benar dekat, responsif, dan mampu memberikan solusi bagi masyarakat.”