Dinkes Maluku Utara Gelar Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga Tahun 2026

Ternate, 6 Juli 2026 – Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menggelar Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Kesehatan dan Gizi Keluarga Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari, 6–7 Juli 2026, bertempat di Hotel Batik, Kota Ternate. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian program sekaligus memperkuat koordinasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, serta gizi keluarga di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

Pertemuan diikuti oleh Kepala Dinas Kesehatan dari 10 kabupaten/kota, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari 10 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Pengelola Program Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dari 10 kabupaten/kota, bersama narasumber, moderator, dan jajaran teknis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi program, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari tersedianya pelayanan kesehatan, tetapi juga dari menurunnya angka kematian ibu dan bayi, membaiknya status gizi masyarakat, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.

Beliau menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan yang sedang dijalankan pemerintah menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi utama pembangunan kesehatan. Melalui penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP), peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, serta penguatan pelayanan gizi keluarga, seluruh kebijakan diharapkan dapat memberikan dampak nyata hingga ke tingkat desa, puskesmas, dan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2026, beberapa indikator pelayanan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, di antaranya pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan ibu nifas, pelayanan bayi, pemantauan pertumbuhan balita, serta intervensi terhadap balita dengan masalah gizi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator strategis yang memerlukan perhatian bersama, seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal, cakupan ASI Eksklusif, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG), skrining kesehatan anak sekolah, serta pelayanan kesehatan jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target program dengan implementasi di lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kondisi geografis yang tersebar, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, penguatan sistem rujukan, hingga kualitas pencatatan dan pelaporan menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Di sisi lain, dinamika kebijakan nasional dan keterbatasan pembiayaan daerah menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja lebih efektif, efisien, inovatif, dan berbasis data.

Kepala Dinas juga menekankan bahwa forum monitoring dan evaluasi ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif semata. Pertemuan ini harus menjadi ruang belajar bersama untuk mengidentifikasi akar permasalahan, berbagi praktik baik antar kabupaten/kota, serta menyusun rencana tindak lanjut yang realistis, terukur, dan dapat segera diimplementasikan. Setiap capaian maupun kendala yang disampaikan diharapkan didasarkan pada data yang valid sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mengedepankan prinsip evidence-based decision making.

Selain itu, seluruh peserta diajak untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh unsur masyarakat. Menurutnya, keberhasilan dalam menurunkan AKI, AKB, stunting, maupun berbagai permasalahan gizi lainnya hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan pertemuan selama dua hari ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat tata kelola program kesehatan ibu dan anak serta gizi keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar penyempurnaan program pelayanan kesehatan dan gizi keluarga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional sekaligus mempercepat pencapaian indikator pembangunan kesehatan daerah melalui penguatan koordinasi, kolaborasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat