EVALUASI DAN PERCEPATAN PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG) DI PROVINSI MALUKU UTARA

Sofifi, 1 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan menggelar Rapat Evaluasi Percepatan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Syamsudin Abdul Kadir, M.Si, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, OPD lintas sektor, serta perwakilan dari kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Peserta rapat meliputi Wakil Bupati Halmahera Tengah, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Nakertrans, Kepala BKD, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas, Camat, Kepala Desa, hingga Lurah dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan komitmen bersama dalam menyukseskan program nasional yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan.

Pentingnya PKG sebagai Landasan Perencanaan

Dalam sambutannya, Sekda Maluku Utara menegaskan bahwa PKG adalah program penting yang akan menjadi landasan utama dalam penyusunan perencanaan kesehatan masyarakat ke depan. Menurutnya, data hasil pemeriksaan kesehatan akan memberikan gambaran nyata kondisi masyarakat Maluku Utara, sehingga intervensi kesehatan dapat lebih tepat sasaran.

“PKG ini bukan hanya layanan gratis, tetapi juga investasi strategis. Dari data yang terkumpul, pemerintah dapat merancang program kesehatan yang lebih komprehensif untuk generasi mendatang,” tegas Sekda.

Paparan dan Evaluasi

Rapat kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, yang menyampaikan perkembangan program, target, capaian, serta tantangan di lapangan. Hingga 29 September 2025, capaian kumulatif PKG baru mencapai 14,15% dari target 70% yang ditetapkan pada akhir 2025. Untuk mencapainya, dibutuhkan percepatan rata-rata 5% per minggu atau 20% per bulan.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan membagikan pengalaman sukses daerahnya yang mampu mencapai capaian tertinggi berkat dukungan penuh pemerintah kota, keterlibatan ASN, serta kolaborasi dengan sekolah dan universitas. Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara memaparkan inovasi percepatan melalui kunjungan rumah bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia, meskipun masih menghadapi kendala NIK invalid dan keterbatasan logistik.

Tantangan dan Strategi Percepatan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan tenaga kesehatan di Puskesmas, pasokan BMHP yang belum stabil, serta hambatan geografis di wilayah kepulauan. Untuk mengatasi hal tersebut, rapat menyepakati sejumlah langkah percepatan, di antaranya:

Mewajibkan ASN beserta keluarga, serta aparatur pemerintah desa/kelurahan mengikuti PKG.

Melaksanakan pemeriksaan di setiap kegiatan massal dan sekolah.

Menetapkan target minimal 100 pemeriksaan per hari di setiap Puskesmas.

Mengoptimalkan koordinasi dengan Dukcapil untuk validasi NIK.

Menguatkan distribusi BMHP dengan pencatatan stok real-time.

Mendorong promosi kreatif yang menekankan manfaat PKG secara langsung.

Komitmen Bersama

Rapat evaluasi ini menegaskan kembali bahwa keberhasilan PKG tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, melainkan membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah dan masyarakat. Praktik baik dari daerah seperti Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Weda Selatan, Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula menjadi inspirasi percepatan di daerah lain.

Menutup rapat, Sekda Maluku Utara menekankan bahwa PKG adalah gerakan bersama yang harus menjadi prioritas. “Kita punya target ambisius 70% pada akhir 2025. Dengan kerja sama dan komitmen seluruh pihak, saya yakin Maluku Utara mampu mencapainya. PKG bukan sekadar program, tetapi wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kesehatan rakyat,” pungkasnya.