Rekomendasi Strategis Roadmap Kebijakan Kesehatan Nasional 2025–2029: Rumusan Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan pilar utama dalam mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Di tengah dinamika global, transisi demografi, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi yang pesat, sistem kesehatan nasional dituntut untuk bertransformasi secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks itulah, Roadmap Kebijakan Kesehatan 2025–2029 dirancang sebagai arah kebijakan strategis guna memperkuat ketahanan sistem kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas layanan, serta menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan.

Rumusan rekomendasi kebijakan dalam roadmap ini lahir dari hasil refleksi mendalam, dialog multisektor, serta kajian empiris yang menggambarkan kondisi riil lapangan. Terdapat sepuluh rekomendasi kunci yang mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar, seperti stunting, gangguan kesehatan jiwa, layanan lansia, pembiayaan kesehatan yang tidak merata, hingga lemahnya integrasi sistem informasi kesehatan.

Lebih dari sekadar dokumen teknokratis, roadmap ini merupakan wujud komitmen kolektif dalam membangun sistem kesehatan yang berbasis bukti, menjangkau hingga desa, serta berpihak pada kelompok rentan. Indeks Desa Sehat, skrining kesehatan jiwa, kolaborasi komunitas, tata kelola adaptif, dan kemandirian farmasi menjadi contoh konkret dari inovasi kebijakan yang ditawarkan.

Melalui roadmap ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil—bersinergi dalam satu arah: mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berkeadilan menuju visi Indonesia Emas 2045. Roadmap ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru sistem kesehatan yang lebih tangguh dan transformatif.

Adapun uraian dari rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Indikator Masyarakat Sehat Berbasis Desa
Pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan harus berakar dari unit terkecil, yakni desa dan kelurahan. Oleh karena itu, direkomendasikan pembentukan Indeks Desa Sehat sebagai indikator komposit untuk menilai dan memetakan kondisi kesehatan masyarakat di tingkat desa. Indeks ini akan disusun berdasarkan indikator seperti cakupan pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, rasio tenaga kesehatan, serta angka bayi yang bertahan hidup. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih terarah dan berbasis bukti terhadap desa-desa yang tergolong kurang sehat.

2. Penguatan Layanan dan Kebijakan Kesehatan Jiwa Remaja dan Mahasiswa
Tingginya prevalensi gangguan kesehatan jiwa pada remaja dan mahasiswa, khususnya depresi dan kecenderungan bunuh diri, memerlukan perhatian serius. Pemerintah direkomendasikan untuk mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa ke dalam layanan preventif seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), serta mengembangkan kebijakan nasional kesehatan jiwa remaja dan mahasiswa. Dukungan sistematis terhadap unit pelayanan konseling, keterlibatan sekolah dan perguruan tinggi, serta peningkatan literasi kesehatan mental menjadi bagian dari strategi komprehensif yang perlu segera diimplementasikan.

3. Penanggulangan Stunting melalui Kebijakan Spesifik Lokal
Penurunan stunting menjadi prioritas nasional, namun pendekatan generik sering kali tidak memadai mengingat perbedaan konteks sosial, budaya, dan lingkungan di tiap daerah. Rekomendasi ini mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi dan strategi intervensi stunting yang spesifik lokal dan berbasis data. Intervensi ini mencakup penyediaan makanan bergizi, sanitasi, edukasi keluarga, serta peningkatan pelayanan posyandu dan pemberdayaan kader di tingkat desa.

4. Penguatan Kemitraan Komunitas dan Sektor Swasta dalam Kesehatan Preventif
Praktik baik dari kolaborasi komunitas dan sektor swasta dalam penanggulangan penyakit menular menunjukkan pentingnya partisipasi multipihak. Pemerintah perlu mendorong skema kemitraan yang memungkinkan kontribusi swasta melalui pembiayaan, edukasi, maupun penyediaan layanan preventif. Penyusunan regulasi kemitraan, insentif fiskal, dan kerangka kerja kolaboratif menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat secara luas.

5. Reformasi Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi dan Efisien
Salah satu tantangan besar di tingkat layanan kesehatan adalah beban administrasi akibat banyaknya sistem pelaporan yang tidak terintegrasi. Rekomendasi ini menggarisbawahi pentingnya menyatukan berbagai sistem pelaporan kesehatan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN), dengan dukungan regulasi dan tata kelola data yang kuat. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memastikan perlindungan data pribadi dan keterpaduan informasi lintas sektor.

6. Penerapan Tata Kelola Sistem Kesehatan yang Adaptif terhadap Krisis
Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya tata kelola yang adaptif dalam menghadapi krisis multidimensi. Direkomendasikan agar pemerintah menyusun kerangka tata kelola kesehatan yang responsif, berbasis data, dan kolaboratif. Hal ini termasuk penguatan sistem peringatan dini, pelibatan multisektor, serta pemberdayaan pemerintah daerah dalam merespons ancaman kesehatan secara lebih cepat dan efektif.

7. Penguatan Kemandirian Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Nasional
Tingginya ketergantungan impor terhadap bahan baku obat dan alat kesehatan masih menjadi hambatan dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh. Rekomendasi ini menekankan pentingnya kebijakan industrialisasi sektor kesehatan dalam negeri, melalui insentif fiskal, perlindungan pasar, serta integrasi hasil riset ke dalam sistem pembiayaan dan distribusi nasional. Pengembangan peta jalan hilirisasi inovasi juga menjadi langkah kunci dalam mendukung keberlanjutan sektor ini.

8. Pengembangan Layanan Kesehatan Lanjut Usia yang Responsif dan Kontekstual
Dengan bertambahnya populasi lansia, sistem pelayanan kesehatan perlu bertransformasi untuk merespon kebutuhan kelompok usia ini. Regulasi yang ada saat ini sudah usang dan belum menjawab tantangan baru. Direkomendasikan adanya pembaruan kebijakan pelayanan lansia, termasuk pengembangan model layanan berbasis komunitas seperti panti lansia berbasis desa, pemanfaatan dana desa, serta penguatan layanan geriatrik di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.

9. Transformasi Gaya Hidup Sehat melalui Pendekatan Lintas Sektor
Meningkatnya prevalensi obesitas, anemia, dan gaya hidup sedentari pada remaja dan dewasa menuntut pendekatan komprehensif dalam promosi gaya hidup sehat. Rekomendasi ini meliputi penyediaan infrastruktur pendukung aktivitas fisik, pembatasan iklan makanan tidak sehat, serta edukasi gizi melalui kurikulum sekolah. Pemerintah daerah diharapkan menjadi motor penggerak melalui komitmen politik, pelibatan swasta, dan perencanaan tata kota yang ramah aktivitas sehat.

10. Perbaikan Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang Efektif dan Berkeadilan
Pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal membutuhkan sistem pembiayaan yang adil, efisien, dan tepat sasaran. Rekomendasi ini menyoroti pentingnya penyusunan standar belanja kesehatan berbasis kebutuhan, penguatan sistem health account, dan pengintegrasian perencanaan serta penganggaran lintas sektor. Pemerintah juga perlu melakukan pemetaan investasi kesehatan yang berdampak langsung pada outcome kesehatan di tingkat nasional maupun daerah.