Pemprov Maluku Utara Gelar Pertemuan Monitoring Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Bersama Tim Kementerian Sekretariat Negara RI

Sofifi, 30 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara menggelar Pertemuan Monitoring Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bersama Tim Kerja Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI).
Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, dan dihadiri oleh lintas perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program.

Pertemuan dibuka secara resmi oleh Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, S.IP., M.Si., yang mewakili Gubernur Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut, turut mendampingi Asisten I Setda Maluku Utara, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dr. Julys Giscard Kroons, bersama jajaran pejabat Dinas Kesehatan.

Dalam sambutannya, Kadri Laetje menegaskan bahwa Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan salah satu program unggulan nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dirancang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Program ini merepresentasikan komitmen negara dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, inklusif, dan berkualitas. Secara substantif, PKG bukan hanya program pelayanan medis gratis, tetapi juga agenda kebijakan strategis untuk memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pemerataan akses, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit, serta penurunan beban penyakit tidak menular (PTM) yang terus meningkat di Indonesia,” ujar Kadri Laetje dalam sambutannya.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pendekatan PKG sejalan dengan prinsip “health for all”, yakni menjamin setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam menikmati derajat kesehatan setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah dan tenaga kesehatan di lapangan yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan program PKG di Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan monitoring ini diikuti oleh perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Wilayah Kementerian Agama RI, serta Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sebagai koordinator pelaksana.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Kerja Kementerian Sekretariat Negara RI memberikan apresiasi atas capaian positif Maluku Utara yang dinilai sebagai salah satu provinsi dengan pelaksanaan PKG terbaik secara nasional. Tim juga menyampaikan rekomendasi strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan efisiensi pelaporan data, dan memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dr. Julys Giscard Kroons, menyampaikan bahwa pelaksanaan PKG di Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan signifikan berkat dukungan lintas sektor serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas antarinstansi dalam mewujudkan sistem kesehatan daerah yang tangguh, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat.

“Sinergi antar sektor menjadi kunci utama. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap masyarakat Maluku Utara memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan bermutu,” tutup Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.